Lembaga Indonesia Political Survey (Indopol Survey) memandang 2022 adalah masa-masa terberat bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Banyak kasus yang menghujam kepolisian, seperti kasus pembunuhan Brigadir Yosua, tragedi Kanjuruhan, dan terlibatnya Irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba.
Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto mengatakan, ada beberapa faktor yang menyimpulkan bahwa Polri sudah berupaya melakukan perbaikan baik internal maupun eksternal. Upaya ini disebut berjalan selama enam bulan terakhir untuk mengembalikan kepercayaan publik.
"Rentetan kasus selama paruh kedua 2022 merupakan cobaan terberat sepanjang sejarah Polri. Kini kepolisian kita telah lolos dari lubang jarum,” katanya kepada wartawan, Rabu (4/1).
Ia menyebut, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat sebesar 69,35% di penghujung 2022. Angka ini meningkat dari survei pada November 2022, di mana tingkat kepercayaan terhadap kinerja Polri sebesar 60,98%.
Faktor tersebut, seperti naiknya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang naik dari 63,99% pada November 2022 menjadi 70,72% pada Desember 2022. Angka ini mendekati posisi tertinggi 72,93% pada Januari 2022.
Menurutnya, dengan demikian Jokowi telah membuka dan menutup 2022 dengan sangat baik. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi ini juga terjadi pada bidang-bidang kehidupan, misalnya dalam penegakan hukum (64,68%), penyelenggaraan demokrasi (70,93%), dan pemberantasan korupsi (55,65%).
Basis terbesar kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi berasal dari Jawa Tengah-DIY (90%), Jawa Timur (77%), Sulawesi (74%), dan Bali-NTB-NTT (71%).
"Dampak dari kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berimbas terhadap kepercayaan publik terhadap kinerja Polri. Hal ini tidak bisa dihindari mengingat Polri merupakan bagian dari aparatur pemerintah," ujarnya.
Kemudian faktor kedua, adanya intervensi kebijakan Polri, salah satunya melalui program Quick Wins di mana dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini, program itu terbukti efektif meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Lima kegiatan itu di antaranya yang menurut publik sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum adalah meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan publik Polri, berkurangnya praktik pungli dalam pelayanan Polri, meningkatnya respon cepat aduan melalui akun resmi Polri sebelum kasus menjadi viral, meningkatkan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas dan diberlakukannya tilang elektronik, ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), untuk menggantikan tilang manual.
"Ketiga, optimisme publik terhadap Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi akhir-akhir ini (dalam survei Indopol berada di angka 68,7%). Terutama kasus yang melibatkan petinggi Polri sendiri," ucapnya.
